Pabrik Terbengkalai, Dirut BUMDes Hilang, Tomas Lusan 3 Minta Inspektorat dan APH Turun
//Yusdi: Pengelolaan Keuangan Amburadul
MUKOMUKOEXPOSE, XIV KOTO – Terkait mangkraknya proses pembangunan pabrik mini CPO dan hilangnya Dirut BUMDes, Tokoh masyarakat (Tomas) Desa Lubuk Sanai III, Kecamatan XIV Koto, desak pihak inspektorat Mukomuko dan APH turun. Sebab, sejak pembangunan pabrik mini dimulai, kondisi kengelolaan keuangan BUMDes terkesan ada yang ditutupi. Bahkan parahnya lagi, anggaran BUMDes sebesar Rp 228 juta, tidak jelas pertanggungjawabannya seperti apa. Saat dikonfiramsi bendahara BUMDes, Nurlelawati, menyampaikan, sejak dirinya ditunjuk menjadi bendahara saat itu, uang tunai yang diserahkan oleh bendahara yang lama sebesar Rp 228 juta. Namun anehnya, saat ditanya tentang laporan pertanggungjawaban, dirinya mengaku tidak pernah membuat laporan, lantaran tidak ada petunjuk dari Dirut.
“Sekitar Rp 200 juta itu laporannya tidak ada, karena Dirut tidak pernah menyuruh saya membuatnya. Setelah ada permasalahan seperti saat ini saya disuruh buat laporan, ya nggak ada. Adapun bukti yang ada pada saya hanya sebatas kertas oretan dari Dirut. Sampai saat ini Dirutnya nggak tau entah kemana,”beber Nurlelawati. Salah seorang tokoh masyarakat, Yusdi, mengatakan terkait persoalan ini sudah menjadi buar bibir masyarakat secara umum. Tujuan agar masyarakat puas dan terkesan transparan, ia meminta pihak Inspektorat dan APH turun, untuk menindaklanjuti seperti apa persoalan yang ada di tubuh BUMDes. Kemudian untuk persoalan pabrik, sebagai pengawas BUMDes, ia mengetahui bahwa besarnya peran BUMDes pada proses pembangunan tersebut.
“Kami minta APH dan Inspektorat turun untuk membantu masyarakat mencarikan kebenaran, terkait amburadulnya pengelolaan keuangan ditubuh BUMDes. Kami minta Inspektorat mengaudit secara keseluruhan keuangan BUMDes. Yang menjadi pertanyaan besar kami, seiring mangkraknya pembangunan pabrik itu, diketahui Dirut menghilang, ada apa ?,”demikian Yusdi.(rag)
